Kabar24.id – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan ekonomi Indonesia dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, 4 September 2025.
Seskab Teddy menjelaskan bahwa ratas tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk perkembangan ekonomi, progres investasi, serta percepatan perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Baca Juga: Dipanggil Prabowo ke Istana, Kepala BIN Klaim Indonesia Sudah Aman Usai Rangkaian Demo Agustus 2025
“Dalam sektor ekonomi, Presiden Prabowo meminta kepada Tim Ekonomi untuk memastikan investasi-investasi ini bisa mendorong peningkatan lapangan kerja secara merata di Tanah Air, dan tidak memusat di Jakarta saja,” kata Teddy dalam keterangannya di Instagram, Kamis.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum yang rusak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop Rp1,98 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengungkapkan isi pembahasan dalam ratas. Menurutnya, selain soal perbaikan fasilitas umum, Presiden juga menekankan pentingnya kelancaran program-program prioritas Kabinet Merah Putih.
“Program prioritas yang memberikan manfaat rakyat langsung seperti Sekolah Rakyat, Program Ketahanan Pangan, dan Energi harus berjalan efektif agar rakyat merasakan manfaat nyata,” ujar Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram pada Jumat, 5 September 2025.
Baca Juga: Cha Eun Woo Curi Perhatian di Upacara Militer, Visual Sempurna Jadi Sorotan
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia merupakan tugas utama pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan.
“Presiden menjelaskan konstelasi persaingan global yang begitu dinamis yang harus diwaspadai, dan menekankan transformasi Indonesia dan membangun Indonesia sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet,” tulisnya.
Ia menambahkan, proses pembangunan akan penuh tantangan, namun konsistensi diperlukan untuk memperbaiki kondisi rakyat, terutama masyarakat miskin.
“Pemerintah harus membangun tata kelola yang bersih dan efisien, memberantas korupsi serta penyelewengan agar kepercayaan rakyat tetap terjaga,” pungkas Sri Mulyani. ***
Artikel Terkait
TNI AL Berhasil Kuasai Markas Separatis OPM di Papua Barat Daya, Bukti Profesionalisme Prajurit
Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop Rp1,98 T
Dipanggil Prabowo ke Istana, Kepala BIN Klaim Indonesia Sudah Aman Usai Rangkaian Demo Agustus 2025