Kabar24.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, Rabu 13 Agustus 2025.
Penggeledahan ini digelar untuk mencari bukti baru terkait kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 1 triliun.
Baca Juga: Warga Desak Mundur Sudewo, Diduga Bupati Pati Terlibat Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lokasi pertama yang digeledah adalah rumah pihak terkait di Depok, Jawa Barat.
Dari tempat tersebut, penyidik menyita satu unit mobil dan sejumlah aset berupa properti.
Baca Juga: Dirut Agrinas Pangan Mundur, Bappisus Pastikan Dukungan Tetap Ada
"KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi, pertama rumah pihak terkait yang berlokasi di Depok, dan diamankan satu unit kendaraan roda empat serta beberapa aset," ujar Budi kepada wartawan, Rabu 13 Agustus 2025.
Selain itu, tim penyidik juga menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag).
Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
"Penggeledahan juga dilakukan di kantor Kemenag. Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBE," ungkap Budi.
Ia menambahkan, KPK mengapresiasi sikap kooperatif Kemenag selama proses penggeledahan.
"KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama, karena selama prosesnya membantu dan kooperatif," imbuhnya.
Adapun dugaan korupsi itu diduga berawal dari perubahan jumlah kuota haji reguler.
Alhasil, dana haji yang seharusnya masuk ke kas negara dari jemaah reguler justru mengalir ke pihak travel swasta.
Artikel Terkait
Pesona Jember Fashion Carnaval 2025: Dari Jalanan Kota Menuju Panggung Dunia
Dirut Agrinas Pangan Mundur, Bappisus Pastikan Dukungan Tetap Ada
Warga Desak Mundur Sudewo, Diduga Bupati Pati Terlibat Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta