Temukan Temuan Pemangkasan MBG, KPK Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Selain pemotongan harga, KPK juga mengendus adanya perlakuan khusus dalam pemilihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Menurut KPK, beberapa penyedia layanan gizi diduga mendapatkan keuntungan secara eksklusif.

“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ujar Setyo.

Baca Juga: 6 Kebiasaan yang Disarankan Terapis untuk Dihentikan guna Meningkatkan Kesehatan Mental

Sebagai tanggapan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi bahwa perbedaan harga dalam program MBG sudah ditetapkan sejak awal berdasarkan kategori penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," jelas Dadan, Sabtu 8 Maret 2025.

Dadan juga menyebutkan bahwa pagu bahan baku di beberapa wilayah berbeda-beda sesuai indeks kemahalan daerah.

“Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” katanya.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Dadan mengungkap bahwa Badan Gizi Nasional telah meminta bimbingan dari KPK terkait pengelolaan anggaran dan transparansi pelaksanaan program MBG.

“Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan dalam pertemuannya di gedung KPK, Rabu 5 Maret 2025.

KPK berharap temuan ini dapat segera ditindaklanjuti dan pemerintah memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. ***