PNS Jakarta dan Dirjen Pajak Kemenkeu Sebulan Bisa Memiliki Pendapatan Tembus Ratusan Juta Rupiah

Kabar24.id – Banyak orang yang berminat sekali dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Pekerjaan ini terjamin dalam berbagai hal untuk memenuhi kehidupan yang layak.

PNS  merupakan jenis kepegawaian yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan PNS tersebut diberikan langsung oleh Pemerintah.

Baca Juga: Tambah Jual 500 Ribu Kursi Kereta, Total KAI Sediakan 4,5 Juta Kursi untuk Angkutan Mudik Lebaran 2025

Sesuai UU ASN 2023, PNS berhak atas 7 keistimewaan dari Pemerintah.

Pertama yaitu pendapatan upah / gaji pokok.

• Kedua yaitu tunjangan / fasilitas.
• Ketiga yaitu bantuan hukum.
• Keempat yaitu jaminan sosial.
• Kelima yaitu lingkungan kerja.
• Keenam yaitu motivasi.
• Ketujuh yaitu pengembangan kompetensi.

Dari ketujuh keistimewaan di atas, pemberian tunjangan yang paling berjasa atas kesejahteraan PNS.

Baca Juga: Simak Penjelasan Puasa Ramadhan Menurut Tafsir Ibnu Katsir!

Seperti yang kita ketahui bahwa gaji pokok PNS mempunyai besaran nominal yang sama semua. Tetapi nominal tunjangan PNS mempunyai perbedaan yang sangat mencolok.

Sesuai aturan yang berlaku bahwa terdapat 2 kategori PNS yang memiliki tunjangan terbesar. Sehingga membuat pendapatan PNS tersebut menjadi yang terbesar se Indonesia.

2 kategori yang dimaksud meliputi PNS Pemerintah Provinsi Jakarta dan PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Baca Juga: Doa Berbuka Puasa Ramadhan 2025 / 1446 Hijriah: Panduan Lengkap dan Maknanya

Untuk PNS Pemerintah Provinsi Jakarta berhak menerima TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 69 Tahun 2022.

Berikut ini rincian TPP yang diterima PNS Pemerintah Provinsi Jakarta:

1. Sekretariat Daerah: Rp 63,9 juta-Rp 127,71 juta
2. Biro Pemerintahan: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
3. Biro Hukum: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
5. Biro Kepala Daerah: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
6. Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
7. Biro perekonomian dan keuangan: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
8. Inspektorat: Rp 27 juta-Rp 63,9 juta
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Rp 26,19 juta-Rp 63,45 juta
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah: Rp 26,19 juta-Rp 63,45 juta
11. Badan Pengelolaan Aset Daerah: Rp 26,19 juta-Rp 63,45 juta
12. Badan Pembinaan BUMD: Rp 26,19 juta-Rp 51,57 juta
13. Badan Kepegawaian Daerah: Rp 26,19 juta-Rp 60,48 juta
14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Rp 25,74 juta-Rp 51,57 juta
16. Dinas Pendidikan: Rp 25,74 juta-Rp 60,48 juta
17. Dinas Perhubungan: Rp 26,19 juta-Rp 60,48 juta
18. Dinas Kebudayaan: Rp 26,19 juta-Rp 55,17 juta
19. Satuan Polisi Pamong Praja: Rp 26,19 juta-Rp 57,87 juta
20. Sekretaris DPRD: Rp 26,19 juta-Rp 51,57 juta
21. Kota Administrasi: Rp 26,19 juta-Rp 60,48 juta
22. Kabupaten Administrasi: Rp 26,19 juta-Rp 62,37 juta
23. Kecamatan: Rp 25,74 juta-Rp 39,96 juta
24. Kelurahan: Rp 25,74 juta-Rp 27 juta
25. Keahlian Utama: Rp 31,77 juta
26. Keahlian Madya: Rp 26,55 juta
27. Keahlian Muda: Rp 23,58 juta
28. Keahlian Pertama: Rp 18,72 juta
29. Keterampilan Pemula: Rp 12,96 juta
30. Calon PNS: Rp 3,51 juta- Rp 4,86 juta

Baca Juga: Retret Kepala Daerah di Magelang Telan Biaya Rp13 Miliar