Survei 100 Hari Kerja Bupati Fawait Dinilai 82,8 Persen Memuaskan, Netizen: Wkwkwkwkwkwk

Warganet mempertanyakan validitas survei tersebut, menyebutkan bahwa kinerja 100 hari duet Fawait–Djoko belum memberikan perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Tertarik Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih? Ini Syarat, Gaji, dan Waktu Rekrutmen Resminya!

“Lembaga survei pasti sudah dapat kue,” sindir akun Cak *****, salah satu warganet yang menyangsikan hasil survei tersebut.

Banyak komentar bernada kecewa terhadap pelayanan publik, infrastruktur, serta janji kampanye yang belum terlihat hasilnya.

Sejumlah warga menyebut pelayanan administrasi masih lambat, jalan rusak belum tertangani merata, dan program-program belum dirasakan langsung manfaatnya.

Baca Juga: Tertarik Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih? Ini Syarat, Gaji, dan Waktu Rekrutmen Resminya!

“Pelayanan publik macam apa? Dispenduk tetap carut-marut. Datang langsung malah disuruh online,” keluh akun Jaba Nusyuk.

Warganet lain menyebut pengaspalan jalan masih tambal sulam, hanya meneruskan program sebelumnya, dan belum menunjukkan trobosan baru. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa capaian kepuasan publik justru hanyalah pencitraan.

Di tengah kontroversi ini, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut hasil survei sebagai motivasi bagi kepala daerah untuk bekerja lebih maksimal.

“Ini jadi pemecut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi tantangan masih besar, terutama dalam penurunan angka kemiskinan,” ujar Ha***.

Baca Juga: Tertarik Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih? Ini Syarat, Gaji, dan Waktu Rekrutmen Resminya!

Ia juga menyoroti bahwa Pemkab Jember tidak bisa bekerja sendiri dan harus menggandeng berbagai pihak, mulai dari birokrasi, pemerintah pusat, hingga elemen masyarakat.

Sementara itu, berbagai komentar publik terus bermunculan dan menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim kepuasan dan realitas yang dirasakan warga.

“Kepuasan publik 82 persen? Saya termasuk yang 17 persen sisanya,” tulis akun Loom A*****.

Dari berbagai komentar itu, masyarakat berharap ke depan evaluasi tidak hanya datang dari survei formal, tapi dari suara langsung warga Jember sebagai penerima dampak nyata dari kebijakan pemerintahan daerah.