Kabar24.id - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini berada di titik terendah.
Ia menyebut reformasi di tubuh kepolisian sudah menjadi kebutuhan mendesak agar citra lembaga ini kembali pulih.
Baca Juga: Ibu Kandung Jadi Tersangka Kasus Kematian Bayi di Banyuwangi
Dalam kanal YouTube Rhenald Kasali yang tayang Kamis, 6 November 2025, Mahfud mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sempat jatuh drastis pada 2022.
“Polri pernah mengalami titik terendah hanya saat sekarang. Terutama survei antara bulan Agustus sampai November 2022 itu Polri hanya berkisar di 52 persen,” kata Mahfud.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan
Menurut Mahfud, menurunnya kepercayaan publik disebabkan oleh sejumlah kasus besar yang mencoreng nama baik kepolisian.
Ia menilai reformasi Polri tidak bisa lagi ditunda, terutama dalam hal sistem rekrutmen dan mekanisme pengangkatan pimpinan.
Kritik terhadap Mekanisme Pengangkatan Kapolri
Mahfud menyoroti mekanisme seleksi Kapolri yang dinilai rawan praktik transaksional di DPR.
Ia mengusulkan agar Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat Kapolri tanpa perlu melalui persetujuan lembaga legislatif.
“Kapolri itu sebaiknya enggak usah diangkat dengan persetujuan DPR. Saya perhatikan, proses seleksi pejabat di Komisi III itu ada praktik main uang,” ujarnya.
Menurut Mahfud, sistem fit and proper test di DPR kini tidak lagi menjamin objektivitas karena dipenuhi kepentingan politik dan potensi transaksi jabatan.
Hal ini, lanjutnya, berpotensi menurunkan kualitas pimpinan lembaga penegak hukum dan merusak integritas sistem hukum nasional.
Sorotan terhadap Dugaan Titipan
Mahfud juga mengungkap dugaan adanya praktik titipan dalam penerimaan anggota Polri.