Kabar24.id – Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kementerian yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran lalai.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)/Badan Pelindungan PMI (BP2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan instruksi presiden itu.
Abdul Kadir Karding pada Senin 28 Oktober 2024 mengatakan, dua hal penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian PPMI bertugas secara khusus mengurangi dan meminimalisir perlakuan eksploitasi terhadap pekerja migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Perlindungannya harus bagus, harus baik sehingga tidak ada kasus yang muncul karena kelalaian atau ketidakmampuan kita dalam bekerja," ujar Menteri Karding.
Pihaknya akan mendorong sebanyak-banyaknya pengiriman tenaga kerja Indonesia, tetapi secara manusiawi dan tidak melakukan penempatan ke negara rawan eksploitasi.
Karding meminta seluruh balai di daerah untuk mulai merancang tata organisasi kelembagaan yang berorientasi pada penguatan vokasi dan pelatihan sebelum pekerja migran berangkat.
Ia berharap pekerja migran mendapatkan keterampilan, menguasai bahasa, dan pubya pemahaman budaya dari negara tujuan.
“Ditambah pengawasan kita terhadap kontrak kerjanya, saya yakin tidak akan ada eksploitasi. Sesuai amanat Presiden kita, di zaman ini, tidak ada lagi eksploitasi. Kita jaga haknya," katanya.
Karding berpesan kepada seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional dan mengingatkan bahwa negara ditugaskan bekerja mengurus para pekerja migran.
"Saya minta di jajaran yang ada untuk perbaiki sistem. Hal-hal yang tidak perlu dilewati kita potong saja agar cepat dan efisien. Saya baru dan harus tahu dulu tahapan-tahapan pekerja migran dari mulai pelatihan, direkrut sampai mereka pulang ke Indonesia," demikian Abdul Kadir Karding. (*)
