Kabar24.id – Hilirasi menjadi kebijakan Presiden Jokowi yang mampu meningkatkan secara signifan pendapatan Negara.
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki empat usulan agar kebijakan hilirisasi lebih optimal.
Seperti dilansir ANTARA, usulan Bahlil Lahadalia itu dituangkannya dalam desertasi doktor saat sidang promosi doktor di UI, Depok, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2024.
Disebutkan, Bahlil merekomendasikan empat reformulasi dan formulasi kebijakan hilirisasi, untuk mengoptimalkan beleid yang memberikan nilai tambah manufaktur tersebut bagi kemajuan Indonesia.
Usulannya itu, pertama, reformulasi kebijakan alokasi dana bagi hasil (DBH) agar pemerintah daerah menerima 30-45 persen penerimaan negara dari hilirisasi.
Baca Juga: Menyongsong Kebangkitan Ekonomi, Prabowo Siapkan Tiga Wamen Keuangan
Kedua, formulasi kebijakan dukungan pembiayaan kepada pengusaha nasional.
"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," ujar Bahlil.
Rekomendasi selanjutnya yakni reformulasi kebijakan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah.
Keempat, merumuskan kebijakan yang mendorong diversifikasi untuk investor pada jangka panjang pasca break event point (BEP).
Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet.
Baca Juga: Pemberdayaan Melalui Agroforestri Diperlukan untuk Hutan Adat
Artikel Terkait
Banjir Tak Surutkan Kepuasan Warga Jatim pada Pemprov
21 Tamu Kenegaraan Saksikan Pelantikan Prabowo Subianto Sebagai Presiden
Ini Calon Pimpinan dan Dewas KPK yang Diteken Jokowi