Ketegangan Memanas di Perbatasan Thailand-Kamboja Akibat Insiden di Candi Ta Muen Thom

Kabar24.id – Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah insiden yang terjadi di kawasan Candi Ta Muen Thom, situs kuno yang berada di wilayah perbatasan yang disengketakan kedua negara.

Insiden terjadi pada Senin, 14 Juli 2025, saat seorang prajurit Kamboja diduga diserang oleh tentara dan warga sipil Thailand di area candi tersebut. Pemerintah Kamboja langsung mengecam keras peristiwa itu, menilai bahwa ini bukan hanya konflik perbatasan semata, melainkan juga pelecehan terhadap warisan budaya mereka.

Baca Juga: Personel TNI TMMD ke-125 Kodim 0825 Banyuwangi Gelar Tahlil dan Yasinan Bersama Warga Kesilir Siliragung, Jalin Kedekatan Spiritual dan Sosial

“Ini pelanggaran hukum internasional dan sejarah. Candi Ta Muen Thom adalah bagian dari identitas bangsa kami,” tegas pernyataan resmi pemerintah Kamboja, dikutip dari New York Times, Jumat, 25 Juli 2025.

Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa klaim atas Candi Ta Muen Thom didasarkan pada Konvensi Prancis-Siam 1907. Situs ini telah tercatat sebagai aset budaya nasional oleh Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja.

Baca Juga: Satukan Tenaga dan Hati, TNI Bersama Warga Dorong Angkong Untuk Bangun Infrastruktur Pelosok Siliragung

Secara historis, Candi Ta Muen Thom merupakan warisan era Kekaisaran Khmer dan dibangun pada abad ke-11 hingga 12 oleh Raja Udayadityavarman II sebagai tempat pemujaan Hindu. Lokasinya berada di Pegunungan Dangrek, Ban Nong Khanna, dan menjadi bagian dari tiga kompleks candi besar lainnya.

Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja memang telah berlangsung lama. Keduanya berbagi garis perbatasan sepanjang 817 kilometer, yang sebagian besar ditetapkan pada masa kolonial Prancis. Perbedaan penafsiran terhadap peta lama menjadi pemicu konflik yang berlarut-larut.

Thailand hingga kini belum mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) terkait beberapa wilayah perbatasan, termasuk kawasan sekitar Candi Ta Muen Thom dan Preah Vihear. Sebaliknya, Kamboja menjadikan keputusan ICJ dan perjanjian kolonial sebagai dasar hukum yang sah.

Ketegangan di kawasan ini kembali menguji hubungan diplomatik kedua negara. Masyarakat internasional diharapkan turut mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional dan penghormatan terhadap warisan budaya yang ada. ***