Umroh3

Desak APH Usut Kerugian Negara dalam Progam Beasiswa

JEMBER - Salah satu temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI yakni sejumlah kejanggalan dalam progam beasiswa pemkab Jember. Oleh karena itu, DPRD Jember mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara. 
 

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2019, ditemukan puluhan nama penerima beasiswa yang memiliki nomor induk mahasiswa dan nomor KTP yang sama. 


"Diantaranya banyak ditemukan NIM ganda, pencairan yang tidak sesuai prosedur serta kejanggalan lainnya," terang Halim.  Bahkan, imbuh legislator Gerindra ini, diduga ada mahasiawa yang sudah lulus, ternyata masih mendapat beasiswa tahun 2019. "Lebih aneh lagi ada beasiswa yang dicairkan tahun 2019, tetapi untuk pembayaran tahun 2018 dan 2019," Tegasnya.

Baca juga:


Nama-nama penerima beasiswa juga banyak yang tidak masuk dalam SK bupati. "Padahal prosedurnya, beasiswa bentuk anggarannya bantuan sosial yang tidak bisa dibagikan semaunya sendiri," jelasnya. Yakni seharusnya diusulkan sebelum penetapan APBD 2019 dan di tetaplan dalam SK bupati.

 
Atas kejanggalan ini Halim mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti hingga tuntas. "Jika memang terbukti adanya indikasi kerugian negara harus diproses hukum," tegasnya. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Disclaimer atau Tidak memberikan penilaian, yang merupakan predikat terburuk dalam tata kelola keuangan negara. 


Predikat ini juga baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah kabupaten Jember.

Reporter : Ardi Wardoyo
Editor : Sigit Edi

Komentar Anda