Umroh3

DPRD Jember: Cabut Perbup SOTK, Baru Bahas APBD

JEMBER - Kabupaten Jember hingga April 2020 ternyata belum memiliki Perda APBD layaknya sebuah pemerintahan. Namun, DPRD Jember memiliki alasan kuat belum melakukan pembahasan tersebut karena Bupati Jember belum melaksanakan perintah Mendagri. Yakni melakukan pencabutan Perbup Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK). 

 

Ketua DPRD Jember Itqon Sauqi saat dihubungi terkait hal ini mengaku kaget. Pasalnya, pihaknya baru tahu jika ternyata bupati belum melaksanakan perintah Mendagri. "Yakni belum mencabut perbup SOTK 2019 dan kembali ke perbup SOTK 2016," terang Itqon. 

 

Baca juga: Panitia Angket DPRD Jember Dikawal 33 Advokat

 

Untuk itu, DPRD masih menunggu tindaklanjut dari pemkab untuk membahas APBD. Menurut Itqon, DPRD diminta oleh gubernur mengawasi tindaklanjut terhadap perintah Mendagri. "Ternyata, sampai detik ini perintag tersebut belum dilaksanakan oleh pemkab Jember," tuturnya. 

 

Oleh karena itu, DPRD Jember pun diakuinya juga belum berani melanjutkan pembahasan APBD. Ternyata bukan hanya SOTK saja yang menjadi masalah di Pemkab Jember. Itqon juga mengaku mendapat kabar bahwa perkada APBD kedua yang diajukan bupati ditolak oleh gubernur. 

 

Dengan demikian satu-satunya jalan, pos anggaran penanganan covid-19 harus dialokasikan melalui APBD. "Sementara sesuai aturan jika lebih dari 60 hari tahun anggaran, APBD kabupaten menjadi kewenangan gubernur," terangnya. 

 

Baca juga: Bupati Faida Abaikan Lagi Pemanggilan DPRD Jember

 

Tentu jika akan dilakukan pembahasan di tingkat kabupaten, DPRD harus meminta persetujuan gubernur terlebih dahulu. Lebih jauh Itqon menjelaskan, DPRD Jember beberapa waktu lalu sudah berkirim surat kepada gubernur, meminta petunjuk apa yang harus dilakukan setelah perkada yang diajukan oleh bupati ditolak. 

 

"Sampai saat ini DPRD masih menunggu jawaban dari gubernur," pungkas legislator PKB ini. 

Reporter : Supra
Editor : Sigit Edi

Komentar Anda