Umroh3

Tak Sesuai Protokol Penanganan Covid19, Warga Berhak Tolak Karantina

JEMBER - Pemkab Jember memiliki rencana untuk melakukan karantina kepada orang dengan pengawasan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP) dalam penanganan Covid19. Namun, dalam rilis dan sejumlah pemberitaan bahwa nanti yang menangani penyintas yang dikarantina adalah TNI-Polri. 

 

Terkait dengan rencana Pemkab Jember ini, Dr. Herlambang Wirataman, Dosen Fakultas Hukum dan HAM Unair Surabaya memiliki pendapat lain. Dirinya bahkan menyatakan jika warga bisa menolak karantina itu jika memang tidak sesuai dengan protokol penanganan Covid19. "Panduannya (penanganan Covid19) kan sudah ada itu dari Satgas," terang Herlambang.

 

Baca juga: Resepsi Pernikahan Dibubarkan Polisi, Tuan Rumah: Corona kan di Bandung

 

Apalagi, memang seharusnya uang melakukan penanganan itu dari pihak petugas medis. Bukan dari pihak TNI Polri, kecuali memang untuk hal lain. Namun, untuk penanganan pasien atau yang dikarantina tentu menjadi pihak kedokteran yang paham tentang medis penanganan korban Covid 19.

 


Apalagi, di era keterbukaan informasi publik seperti ini, maka masyarakat bisa membaca panduan itu dengan gamblang. "Maka sah-sah saja jika (masyarakat) jika menolak. Karena masyarakat tahu panduannya (penanganan covid19) seperti itu," terangnya. 

 

Selain itu, Herlambang juga mengajak kepada seluruh pihak untuk kembali mengetahui tujuan awal karantina. Dirinya menjelaskan jika karantina atau pembatasan kepada individu atau kelompok memang bisa dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah jika kondisinya memang sudah gawat darurat. 

 

Salah satu karantina yang dibolehkan dalam HAM internasional jika kegawatan karena public health (kesehatan masyarakat). "Ini sesuai dengan Undang-undang no. 6 tahun 2018," jelasnya. Yakni Indonesia sebagai bagian dari dunia juga memiliki kewajiban melindungi kehidupan dunia dari ancaman kesehatan publik, salah satunya Corona ini. 

 

Baca juga: Polisi 'Usir' Puluhan Keluarga Pasien, Cegah Penularan Virus Corona

 


"Tetapi tetap harus menghargai atau sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia internasional," tutur Herlambang. Makanya pemerintah menyusun panduan penanganan covid19 tersebut. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan publik dan masyarakat luas lainnya jika kebijakan Jember tidak sesuai dengan panduan atau protokol yang dibuat oleh pemerintah pusat. 

 

"Memang iya yang pertama di Indonesia. Karena memang menyimpang (dari panduan pemerintah pusat, red) itu," pungkasnya. 

Reporter : Ardi Wardoyo
Editor : Sigit Edi

Komentar Anda