Umroh3

Ermanto: Perpres 40 Tahun 2020 tentang ISPO Naikkan Devisa Bagi Negara

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres itu juga telah diundangkan sejak tanggal 16 maret 2020 lalu.

 

Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Dr. Ermanto, S.H., M.H. menyambut baik keluarnya Perpres tentang penyelenggaraan Indonesian Sustainabke Palm Oil Certification (ISPO) tersebut.

 

Baca juga: Antisipasi Keuangan Digital, Unej Buat Pusat Kajian Hukum Perbankan

 

Menurut dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jember itu, perkebunan kelapa sawit  Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara.

 

“Untuk menyumbang devisa bagi negara, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya kepada kabar24.id.

 

Perpres tentang ISPO itu juga sekaligus menjawab kritik dari berbagai kalangan, utamanya untuk memperbaiki tata kelola sertifikasi dengan membuka ruang partisipasi, akuntabilitas dan transparansi.

 

Ermanto juga melihat perlunya penataan ulang kelembagaan Komisi ISPO dari sisi keanggotaan, tugas, fungsi dan integritas. Tak kalah pentingnya Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sertifikasi ISPO.

 

“Perlunya meletakkan fungsi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sistem Sertifikasi ISPO dan menyempurnakan standar dan persyaratan sertifikasi ISPO,” katanya.

 

Perlu juga meningkatkan perhatian terhadap persoalan deforestasi, konversi lahan gambut, dan emisi gas rumah kaca serta membangun mekanisme pemantauan independen yang lebih kredibel.

 

Baca juga: Naskah Akademik dan Raperda Gresik Didampingi FH UNEJ

 

Ermanto berharap dengan Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO ini bisa menjawab segala pertanyaan, tantangan dan tuntutan dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

 

“Harapannya bisa lebih memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya,” pungkasnya.

Reporter : Muzakki
Editor : Ahmad

Komentar Anda