Umroh3

Dituding Pungli, Staf Ahli Anggota DPR RI Ancam Polisikan Kadistan Jember

JEMBER - Akhmad Toharudin, staf anggota DPR RI Charles Meykiansyah melaporkan kepala Dinas Pertanian Jember ke pihak berwajib. Dirinya merasa tidak terima karena dituding Satuki melakukan pungutan liar kepada petani saat memberikan hendak memberikan bantuan alat sistem pertanian. 

 

Hal ini diungkapkan Toha saat datang ke Komisi B DPRD Jember. Dirinya mengatakan kedatangannya untuk mengklarifikasi bahwa pemberitaan media. "Kami tidak terima dengan pernyataan kepala dinas pertanian Jember," Kata Toha.

 

Baca juga: PMII dan Petani Demo Tuntut Kembalikan Saluran Irigasi oleh PT Imasco

 

Salah satunya alasan dinas pertanian menolak bantuan alsintan dari Kementrian Pertanian karena tidak mau ada Pungli kepada petani penerima alsintan itu. Bahkan mencapai Rp 10 juta pernyataan petani. Pernyataan ini yang dianggapnya tidak sesuai dengan realita yang ada. 

 

"Saya jelaskan kronologisnya, pada 18 januari 2020 saya bertemu pak Satuki (Kepala Distan Jember)," terang Toha. Dirinya menyampaikan adanya bantuan pertanian dari pemerintah pusat berupa 144 handtractor. Namun, pihaknya belum mendapatkan jelas jawaban dari pemkab Jember. 

 

Hingga pada 21 Februari pihaknya kembali menanyakan respon Pemkab Jember terhadap bantuan itu. "Tapi Pak Satuki tidak bisa memberikan kepastian dengan dalih belum ketemu bupati," Jelas Toha. Bahkan, diungkapkan satuki meminta pihaknya langsung menemui bupati. 

 

"Padahal yang kami minta hanya rekomendasi dari dinas pertanian," terangnya. Dirinya pun merasa aneh karena hal yang sama dilakukan di Lumajang namun sama sekali tidak ada masalah. 

 

Toha kembali menegaskan semua proses dilakukannya dengan benar. "Proses penunjukan tidak ada kongkalikon kami buktikan. Pengadaan alsintan tidak ada fee," tegasnya. Dirinya berani menjamin jika pemberian alsintan kepada petani di Jember tidak ada biaya sepeserpun.

 

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Satuki untuk meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan itu. Toha mengancam akan menempuh jalur hukum untuk meluruskan pernyataan tersebut. "Atau akan kami laporkan ke Polda Jatim. Karena kami tidak pernah melakukan pungli ke petani," tegasnya. 

 

Baca juga: GTRA Tak Segera Diteken Bupati, Petani Ancam Demo Besar-besaran

 

Ketua Komisi B Nyoman Aribowo mengatakan jika memang banyak alokasi serap aspirasi dari pemerintah pusat atau propinsi. Namun karena ada hambatan Pemkab, banyak di dilimpahkan ke kabupaten lain. "Jika program dihalang halangi ini tidak benar, " terang Nyoman. 

 

Dirinya mengakui perlu ada upaya keras harus beraksi dengan masyarakat. Pihaknya berharap ada upaya lebih kongkrit untuk menanyakan ke bupati. "Selasa kita undang bupati dan dinas pertanian. Jika formal diindahkan maka kami akan laksanakan secara non formal," tegasnya. 

Reporter : Isriadi
Editor : Ardi Wardoyo

Komentar Anda