Umroh3

Panitia Angket DPRD Jember Dikawal 33 Advokat

JEMBER - DPRD Jember khususnya panitia Angket sempat mendapatkan gugatan dari dari salah satu pengacara dan masyarakat. Yakni dalam gugatan citizen law suit (CLS) di pengadilan negeri Jember. Namun, hal ini ternyata malah menimbulkan banyak pihak bersimpati ke DPRD Jember. 

 

Bahkan, sebanyak 33 advokat kabupaten Jember yang tergabung dalam tim Advokasi Bersahabat memberikan dukungan kepada Pimpinan DPRD Jember untuk sidang perdana gugatan Citizen Law Suit (CLS). Bukan hanya dukungan moril saja, namun diwujudkan dalam pendampingan dan pengawalan nyata. 

 

Baca juga: Panitia Angket Tetap Ngotot Panggil Bupati

 

Hal itu disepakati melalui penandatanganan Surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua dan unsur pimpinan DPRD Jember Jum’at siang di gedung DPRD Jember (13/03/2020). “Kami pasrahkan persoalan hukum ini pada Tim Advokasi Bersahabat," tegas Itqon Sauqi, Ketua DPRD Jember.

 

Kesepakatan ini akan berlaku efektif karena pekan depan tim ini akan bekerja menghadapi gugatan tersebut. "Insyaallah untuk sidang perdana besok Senin kami akan hadir dan kami siap menghadapi persoalan tersebut,” jelas Itqon.

 

Ketua DPRD Jember Itqon Sauqi juga menyampaikan dirinya menyadari gugatan dari Citizen Law Suit (CLS) adalah hak tiap warga Negara, akan tetapi menurutnya, apapun keputusannya keputusan akhir ada pada kuasa hakim untuk menilai persoalan tersebut.

 

Koordinator Kuasa Hukum DPRD Jember Cholily menyampaikan dengan ditandatanganinya surat kuasa hukum ini, seluruh advokat juga siap untuk menghadapi gugatan tersebut. Dalam kasus ini, dirinya menuturkan gugatan ini dianggap tidak tepat. Gugatan tersebut ditujukan kepada penyelenggara Negara dalam hal ini adalah pemerintah yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar pada warga negaranya.

 

Baca juga: Parpol Dukung Penuh Panitia Angket DPRD Jember

 

“Harusnya gugatan Citizen Law Suit itu ditujukan pada siapa kalau di Jember? Ya harusnya pada Bupati sebagai penyelenggara pemerintah bukan ditujukan kepada DPRD, karena  DPRD bukan penyelenggara pemerintahan," tegas Cholily. 

 

Pasalnya, DPRD bertugas dalam Pengawasan, Budgeting dan Legislasi. "Yang artinya gugatan ini salah alamat atau pasal menurut teori,” kata Cholily. Cholily menilai gugatan ini sebelum diajukan kepada pemerintah harus ada notifikasi walaupun tidak diatur secara formal akan tetapi menurutnya didalam praktiknya dalam satu sampai dua bulan harus diperbaiki.

 

“Menurut saya, ini ada pihak yang gusar dengan adanya Hak Angket nantinya akan pendapat untuk memberhentikan Bupati, dengan adanya hal ini sangat kental nuansa politiknya,” pungkasnya.

Reporter : Isriadi
Editor : Ardi Wardoyo

Komentar Anda