iklanberita970x250

Seminar Hukum: Kasus Natuna Sudah Berkurang Dibanding Virus Corona

JEMBER -  Fakultas Hukum Universitas Jember, Senin (10/2/2020) menggelar Seminar Nasional Optimalisasi Perlindungan Batas Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Mohammad Ali mejelaskan melalui acara seminar ini, bisa memberikan kontribusi pada negara dan mendiskusikan masalah masuknya perahu negara lain ke wilayah perairan Indonesia.

 

Baca juga: NU Mitra Strategis Meredam Paham Radikalisme

 


“Kami sengaja mendatangkan ahli khusus dibidang ini. Disini memang ada mata kuliah Hukum Kelautan dan Hukum Internasional, sehingga penting untuk melakukan reformasi kurikulum bahwa ternyata itu menjadi kebutuhan di era saat ini.” Kata Mohammad Ali.


Menurut Ali, dalam Hukum Maritim  perbatasan Indonesia dengan negara lain ditentukan oleh tiga hal yaitu, ZEE, Landas kontinen dan batas Teritorial. Masing-masing batas ini ternyata seluruh dunia belum ada kesepakatan walaupun sebenarnya sudah ada Konvensi Internasional.


"Organisasi internasional seperti Greenpeace juga ikut mendorong negara negara di dunia untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian hukum laut internasional, karena akan berpotensi mengurangi sengketa wilayah perairan di seluruh negara," jelas Ali.


Salah satu narasumber seminar Dr. Hari Utomo, SH., MH. mengungkap kasus Natuna saat ini sudah berkurang dibandingkan dengan kasus virus corona yang sekarang WNI sedang dikarantina di kepulauan Natuna.


“Kasus perairan Natuna itu muncul karena adanya tindakan kapal china yang masuk ke perairan Indonesia dengan dasar sembilan titik terputus yang menghubungkan perairan kita, dimana perairan tersebut merupakan Traditional fishing ground nelayan China," jelas Hari Utomo.

 

Baca juga: Jerman Tawarkan Kerjasama Penelitian Ke Unej


Padahal menurutnya, pemerintah China sudah meratifikasi (United Nation of Convention on the law of the Sea) Unclos 1982 sebagai dasar dan Indonesia dengan China tidak pernah ada perjanjian tentang masalah tersebut.


Hari menjelaskan adanya beberapa hal yang disinyalir akan sangat merugikan Indonesia. Banyak sumber kontinen dimana pemerintah Indonesia khawatir akan diambil oleh China, sebab dicurigai selain menangkap kapal ikan, china juga mengeluarkan drone untuk meneliti perairan tersebut.


Sebenarnya tambah Hari, pemerintah Indonesia sudah tegas menangani kasus itu, namun didalam suatu negara demokrasi selalu saja ada setuju dan tidak setuju dengan keputusan pemerintah.

 

Baca juga: Unej dan PWI Gagas Program Beasiswa S2 dan S3 Bagi Wartawan


"Keputusan pemerintah adalah mengerahkan kapal-kapal yang bisa beroperasi disana untuk melakukan penegakan hukum, tetapi ada yang mengatakan tidak perlu menggunakan kapal perang, melainkan cukup dengan menggunakan kapal sipil saja," tambahnya.


Faktanya, apabila berhadapan dengan kapal-kapal asing sangat beresiko untuk dilawan. Penahanan kapal perang oleh Malaysia itu tidak perlu terjadi lagi.

Reporter : Isriadi
Editor : Muzakki

Komentar Anda