iklanberita970x250

Mendagri Menilai Pelantikan 700 Pejabat Awal 2020 Cacat Hukum

JEMBER - 700 lebih pejabat yang dilantik bupati Jember sejak awal tahun 2020 lalu dinilai tidak sah dan cacat hukum. Pasalnya, sampai hari ini Perbup tentang SOTK atas pelantikan tersebut belum diundangkan, dan belum mendapat register dari pemprov Jawa Timur. 

 


Menutut Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim, persoalan SOTK Jember juga menjadi salahsatu topik dalam rapat bersama dirjen bina keuangan dan direktur Otoda kemendagri. 

 

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Bupati Jember Soal Mutasi Pegawai

 


Dalam rapat tersebut kepala biro hukum pemprov Jawa Timur menyatakan bahwa perbup untuknpelantikan 700 lebih pejabat di lingkungan pemkab Jember, sampai saat ini belum mendapatkan nomor register dari pemprov dan belum diundangkan. 

 


"Kepala biro hukum menilai pelantikan pejabat yang dilakukan oleh bupati belum melaksanakan rekomendasi Mendagri, tetapi justru membuat SOTK baru yang masih tidak sesuai. karena itu pelantikan pejabat tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum," kata Halim.

 

Baca juga: Pelanggaran Mutasi Pejabat, Komisi ASN Tegur Bupati Faida

 


Halim berharap bupati Faida segera melaksanakan surat rekomendasi Mendagri, untuk kembali menggunakan SOTK 2016 tanpa membuat penafsiran sendiri. 

 


"Surat Mendagri tersebut bersifat wajib dilaksanakan dan tidak bisa ditawar lagi. Jika SOTK sudah kembali sesuai aturan, maka proses pembahasan APBD bisa segera dilanjutkan," pungkas Halim.

Reporter : Sigit
Editor : Muzakki

Komentar Anda