Umroh3

APBD Jember Tahun 2020 Harus Sesuai Surat Mendagri

JEMBER - Bupati wajib melaksanakan surat Menteri Dalam Negeri sebelum menyusun APBD. APBD Jember yang dibuat juga harus sesuai dengan SOTK yang lama. Demikian pernyataan Dirjen Bina Keuangan Daerah kementerian dalam negeri, dalam rapat bersama pimpinan DPRD Jember dan Pejabat Pemprov Jawa Timur Jumat siang (10/1/2020).

 


Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan kondisi Jember nampaknya menjadi perhatian serius kementerian dalam negeri. Terbukti rapat koordinasi yang mengundang pimpinan DPRD, Kabiro hukum Pemprov, Kepala Bappekab Pemprov dan Kepala BPKAD Pemprov dipimpin langsung oleh dirjen bina keuangan daerah dan direktur otonomi daerah kemendagri. 

 

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Bupati Jember Soal Mutasi Pegawai


"Sayangnya bupati justru tidak hadir dalam rapat tersebut," ungkap Halim.


Dalam rapat koordinasi tersebut kata Halim terungkap bahwa penyusunan APBD Jember tahun 2020 harus merujuk pada SOTK yang direkomendasikan dalam surat mendagri. jika surat itu belum dilaksanakan hingga menyebabkan APBD tidak bisa disahkan, maka biaya belanja rutin bisa dikeluarkan berdasarkan peraturan bupati yang sudah dievaluasi oleh gubernur. 


Menurut politisi partai gerindra itu, perbup hanya boleh berlaku selama 60 hari, atau sekitar tanggal 6 Maret 2020. Dan apabila sampai 6 Maret APBD belum juga ditetapkan maka pelaksanaan APBD Jember untuk keperluan belanja rutin akan diambil alih oleh gubernur. 

 

Baca juga: Pelanggaran Mutasi Pejabat, Komisi ASN Tegur Bupati Faida


"DPRD diperintahkan untuk mengawasi, dan melaporkan kepada gubernur melalui surat yang ditembuskan kepada mendagri, jika menemukan adanya penggunaan anggaran diluar belanja rutin," kata Halim melalui telephone selulernya.


Diberitakan sebelumnya, kementerian dalam negeri memanggil pimpinan DPRD Jember, Bupati Jember dan sejumlah pejabat Pemprov Jawa Timur untuk melakukan rapat koordinasi bersama dirjen bina keuangan daerah dan direktur otonomi daerah Jumat kemarin, namun hanya Bupati Faida yang tidak hadir dengan alasan sedang ada kegiatan penyerahan sertifikat perijinan di pendopo wahya wibawa graha.

Reporter : Sigit
Editor : Muzakki

Komentar Anda