Umroh3

Bawaslu Ingatkan Bupati Jember Soal Mutasi Pegawai

JEMBER - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember Dwi Endah Prasetyowati, rabu (8/1/2020) menegaskan selama 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dalam pilkada 2020 tidak diperbolehkan adanya mutasi pegawai dilingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.

 

Menurutnya, berdasarkan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pasal 71 dijelaskan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilarang melakukan pergantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

 

Baca juga: Pelanggaran Mutasi Pejabat, Komisi ASN Tegur Bupati Faida

 


Apabila mengacu pada aturan tersebut, bahwa selama 6 bulan kedepan tidak boleh ada mutasi. Penetapan pasangan calon dilaksanakan pada 8 Juli 2020 maka 8 Januari 2020 merupakan batas dilarangnya ada mutasi.


"Jika masih ada mutasi dimasa 6 bulan tersebut maka Gubernur, Bupati dan Wali Kota akan diberikan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota," kata Endah.

 

Baca juga: Jember Terancam Tidak Mendapat Kuota CPNS

 


Nantinya, jika masih ada mutasi Bawaslu Kabupaten Jember jelas Endah akan melakukan rekomendasi tertulis perihal pembatalan sebagai calon dalam Pilkada kepada KPU Kabupaten. Sebab, domain pembatalan ada di KPU Kabupaten.


Endah menambahkan untuk mengantisipasi hal tersebut, ia sudah melakukan himbauan dengan berkirim surat kepada Bupati Jember dan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial serta membuka posko pengaduan di Bawaslu Kabupaten Jember.

Reporter : Juli Saputra
Editor : Muzakki

Komentar Anda