D&G Bisnis

Hak Angket Selidiki CPNS hingga Banyaknya Bangunan Ambruk

JEMBER - Meskipun baru menetapkan langkah untuk mengajukan hak angket, namun DPRD Jember sudah banyak mengakomodir masalah di Jember. Berikut adalah sejumlah permasalahan yang nantinya akan diangkat dalam sidang hak angket selama 60 hari ke depan di DPRD Jember. 

 

Menurut Tabroni, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Jember mengatakan jika permasalahan di Jember sebenarnya sangat banyak. Namun, ada yang menjadi sorotan pihaknya yakni dibagi menjadi 5 poin penting. "Diantaranya  tidak adanya kuota CPNS 2019," Jelas Tabroni. 

 

Baca juga: DPRD Jember Bentuk Pansus Hak Angket Terhadap Bupati Faida

 

Selain itu juga ada kebijakan mutasi yang menyalahi UU No. 5 Tahun 2015 tentang ASN. "Juga kebijakan mengeluarkan 30 K-SOTK dan 15 SK yang dianggap menyalahi aturan Mendagri. Bahkan Mendagri sudah mengeluarkan rekomendasi namun sepertinya belum dilaksanakan oleh bupati," tuturnya. 

 

Bukan hanya itu, pihaknya juga akan menyoroti kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar PP No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. "Karena banyaknya gedung baru ambruk yang mengakibatkan korban luka-luka," jelas Tabroni.

 

Baca juga: Bukan Lagi Interpelasi, Seluruh Fraksi Sepakat Angket ke Bupati Jember

 

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, untuk pemanggilan dalam pelaksanaan hak angket ini bisa siapa saja akan dipanggil. "Baik Bupati Jember, OPD atau pihak lainnya yang mengetahui persoalan tersebut," jelasnya. 

 

Jika, dalam pemanggilan secara layak nantinya tidak hadir maka pansus hak angket bisa memanggil dengan paksa. Saat ditanya soal target pihaknya akan menyampaikan akan dilakukan secepatnya, tetapi segala temuan nantinya akan dilaporkan dalam sidang paripurna.

Reporter : Juli Saputra
Editor : Ardi Wardoyo

Komentar Anda