Umroh3

Bukan Lagi Interpelasi, Seluruh Fraksi Sepakat Angket ke Bupati Jember

JEMBER - Pasca tidak hadirnya Bupati Jember Faida dalam sidang paripurna DPRD jumat siang (27/12/2019) membuat babak baru dalam rencana interpelasi. Pasalnya, dalam rapat dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati, seluruh fraksi di DPRD Jember sepakat menaikkan status menggunakan hak angket kepada Bupati Jember.

 

Hal ini terlihat dari kekecewaan seluruh anggota DPRD Jember yang datang dalam sidang terlihat kecewa. Makanya, 7 fraksi di DPRD Jember bersepakat mengajukan hak angket kepada Bupati Jember Faida antara lain PDI Perjuangan, Gerindra Indonesia Berkarya, Nasdem, PKB, PPP, PKS dan Pandekar.

 

Baca juga: Ruang Paripurna dan Pimpinan Gedung DPRD Jember Bocor

 

Ketidakhadiran Bupati Jember, menurut Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi sudah memberi tahu DPRD Jember. Namun, surat dikirimkan mendadak. "Surat Bupati kami kemarin sore (26/12/2019) jam 4. Bupati tidak bisa hadir dengan alasan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis A di Jember," jelas Itqon. 

 

Oleh karena itu, bupati pun berkirim surat dan meminta dijadwalkan ulang. Namun, surat itu ditanggapi berbeda. Pasalnya, DPRD Jember menganggap hal ini secara tidak langsung melecehkan DPRD. Kami sudah bersusah payah menjadwalkannya dalam Badan Musyawarah (Banmus).

 

Itqon menjelaskan dalam surat tersebut bupati yang tidak bisa datang dan minta jadwal ulang. "Padahal jadwal sudah diberikan jauh-jauh hari agar bisa datang. Maka kita naikkan status menjadi hak angket," ujarnya, Jumat (27/12/2019).

 

Sebenarnya dalam hak interpelasi Bupati memiliki 2 opsi yang bisa diambil, Itqon menjelaskan opsi pertama Bupati bisa datang sendiri dan menjawabnya. Kedua Bupati bisa mewakilkan kepada bawahannya untuk mewakili dan menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 

Tapi sampai acara selesai tidak hadir. "Dalam aturan itu ada 2 opsi bisa datang sendiri atau diwakilkan dan ini tidak hadir. Kami beranggapan bupati sudah melecehkan marwah lembaga negara ini yang sudah diatur dalam undang-undang," tegasnya.

 

Legislator PKB ini menjelaskan, dalam hak angket nantinya bukan hanya persoalan yang diusung dalam hak interpelasi saja yang akan ditanyakan melainkan akan melayangkan pertanyaan kepada persoalan lainnya yang ada di Jember.

 

Baca juga: 42 Anggota DPRD Jember Setuju Interpelasi

 

"Nanti di hak angket kita akan bertanya banyak hal bukan hanya persoalan yang dibawa di interpelasi saja, bisa melebar kemana-mana," imbuhnya. Dalam hak angket ini bukti-bukti persoalan sudah ada tinggal pada proses eksekusinya nanti kepada Bupati akan ditanyakan.

 

Usai rapat paripurna ini akan dilaksanakan agenda rapat banmus untuk menjadwalkan hak angket. Diberitakan sebelumnya persoalan yang ditanyakan dalam hak interpelasi ada 3 poin penting yakni tidak dapatnya jatah CPNS di Kabupaten Jember, tidak mengindahkannya teguran dari KASN dan tidak segera menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri.

Reporter : Juli Saputra
Editor : Ardi Wardoyo

Komentar Anda