Umroh3

PKB Malah Usulkan Hak Angket

JEMBER - Sejumlah fraksi DPRD Jember tengah akan mengusulkan penggunaan hak interpelasi ke Bupati Jember. Yakni terkait tidak adanya formasi CPNS untuk kabupaten Jember, PKB justru lebih ekstrim. 

 

Mereka malah mengusulkan agar DPRD langsung menggunakan hak Angket. Keputusan ini diambil setelah DPC PKB mendapatkan instruksi dari PCNU. 

 

Sekretaris DPC PKB Jember HM. Ayub Junaedi menegaskan, prinsipnya PKB siap jika memang diputuskan untuk menggunakan hak interpelasi. "Namun, kami berpendapat akan lebih efektif jika yang dipakai hak angket," terang Ayub kepada sejumlah media. 

 

Baca juga: Giliran PCNU Instruksikan Fraksi PKB Gunakan Hak Dewan

 

Pasalnya, Ayub khawatir jika menggunakan hak interpelasi tidak akan ada hasilnya. "Sama halnya saat interpelasi terkait mutasi sekretaris DPRD yang dilakukan anggota dewan periode sebelumnya," jelasnya. 

 

Berbeda dengan hak angket yang kedudukannya lebih tinggi, bukan hanya bisa merekomendasikan untuk diteruskan kepada instansi lain. "Tetapi juga bisa minta bantuan pihak kepolisian untuk menghadirkan paksa, jika setelah di panggil 3 kali bupati menolak hadir," tuturnya. 

 

Terkait syarat penggunaan hak angket, sesuai undang-undang menurut ayub tidak jauh berbeda dengan hal interpelasi. "Yakni diusulkan minimal 7 orang anggota dewan, yang berasal lebih dari 1 fraksi," terangnya. 

 

Baca juga: Pengajuan Interpelasi Butuh Persetujuan Satu Fraksi Lagi

 

Hanya saja perbedaannya dalam tahap paripurna persetujuan, harus dihadiri minimal 3/4 dari total anggota dewan, dan disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota dewan yang hadir. 

 

Sebelumnya fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya dan Fraksi Pandekar, sepakat menggunakn hak interpelasi, untuk meminta klarifikasi dari bupati terkait tidak adanya formasi CPNS 2019 untuk kabupaten Jember.

Reporter : Isriadi
Editor : Sigit Edi

Komentar Anda