Umroh3

Pelanggaran Mutasi Pejabat, Komisi ASN Tegur Bupati Faida

JEMBER - Kabar tidak sedap kembali menimpa kabupaten Jember. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN tertanggal 15 Oktober 2019, menegur Bupati dr. Faida terkait pelanggaran mutasi pegawai di lingkungan pemkab Jember. 

 

Dalam surat bernomor : R-3417/KASN/10/2019 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dinyatakan, bahwa Faida telah melanggar sistem merit dalam melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

 

Pelanggaran pertama, berupa pemberhentian tiga orang pejabat dan pengangkatan ke pos jabatan baru yang tidak sesuai kompetensinya.

 

Baca juga: Pemkab Jember Masih ‘Ngotot’ Minta Kuota CPNS

 

Yakni, drg. Nur Cahyohadi dari Kabid Perencanaan Program dan Rekam Medik RSD dr. Soebandi menjadi Kabid Perlindungan Anak di DP3AKB; drg. Umi Kusmiati dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik RSD Kalisat ke Kasi Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di DP3AKB; serta Endang Sulistyowati, S.Kep, Ners dari Kabid Keperawatan RSD dr. Soebandi menjadi Kabid Pengembangan SDM dan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Jember.

 

Tindak pelanggaran kedua adalah mutasi kepada Yuliana Harimurti dari Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah ke pos jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta mutasi Ruslan Abdul Gani dari Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah.

 

Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni menilai wajar Komisi ASN memberikan teguran. Sebab jika penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya, tentu dibelakang hari akan menimbulkan persoalan, khususnya terkait pelayanan kepada masyarakat. 

 

Baca juga: Jember Terancam Tidak Mendapat Kuota CPNS

 

Posisi pejabat kepegawaian, yang mestimya mendapat rekomendasi dari Komisi ASN, seperti halnya kepala pengangkatan kepala Dispenduk yang harus mendapat rekomendasi dari Kemendagri. 

 

Tabroni minta Bupati segera mengembalikan posisi ASN sesuai kompetensinya, seperti yang di rekomendasikan oleh Komisi ASN. 

 

“Untuk menindaklanjuti surat teguran tersebut, sepulang dari kunjungan ke BKN Provinsi jawa timur di Surabaya, Komisi A akan memanggil BKPSDM dan OPD terkait,” kata Tabroni.

 

Hingga kini Faida belum menjawab pertanyaan untuk klarifikasi terkait keputusan KASN. 

 

Kabar24.id telah mengirim pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan, namun belum kunjung dibalas.

Reporter : Sutrisno
Editor : Muzakki

Komentar Anda